Meluruskan Makna Politik 

Thursday, 30 August 2007 

Oleh : Mukhamadun

 Widyaiswara Dephut, Ketua HTI DPD I Riau.

 

 

Kaum sekuler mengatakan bahwa politik itu kotor, menghalalkan segala cara untuk mancapai tujuan kekuasaan. Sikut kiri kanan, tendang muka belakang.  Kepentingan adalah  orientasi “perjuangan” mereka. Sehingga dikalangan para politisi ada jargon, tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi.  Memang begitulah praktek politik yang sering nampak dalam arena perpolitikan jaman sekarang. Sementara agama itu suci, tansenden, dan tidak boleh ada campur  tangan manusia. Maka jangan dicampur adukkan antara agama dan politik, kata mereka. Kaum muslimin pun akhir-akhir ini terjebak dalam dikotomi sekularistik ini.

Begitulah, hubungan agama dengan politik terus menjadi perbincangan yang tak bosan dibahas. Ada yang menyatakan bahwa dakwah Rasulullah Muhammad saw  hanyalah merupakan gerakan keagamaan yang bersifat ritual, spiritual dan moral belaka. Namun, realitas menunjukkan bahwa dakwah Nabi saw. juga merupakan  dakwah yang bersifat politik. Lantas, bagaimana duduk perkaranya?

 

Sebelum berbicara lebih jauh tentang hal tersebut, penting dipahami apa yang disebut politik. Memang, politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun,  bagaimanapun ia didefinisikan, satu hal sudah pasti, bahwa politik menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Dalam pengertian sehari-hari, politik juga  berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara (Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm. 27).

 

Dalam sistem sekular, politik lebih didasarkan pada politik Machiavellis yang ditulis dalam buku The Prince. Machiavelli mengajarkan bahwa: (1) kekerasan  (violence), brutalitas, dan kekejaman merupakan cara yang diperlukan penguasa; (2) penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan puncak  (summum bonum); (3) dalam menjalankan kehidupan politik seseorang harus dapat bermain seperti binatang buas. Karenanya, praktik politik sistem sekular  merupakan homo homini lupus; manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Slogannya pun adalah, “Kiranya dapat diterima akal bila demi tuntutan  profesionalnya, seorang serdadu harus membunuh dan seorang politikus harus menipu” (It is thought that by the necessities of his profession a soldier must kill and  politici on lie).

 

Fakta politik seperti inilah yang menjadikan sebagian kalangan Muslim tertipu hingga menyimpulkan bahwa politik itu kotor. Karenanya, Islam tidak boleh  mencampuri politik; Islam harus dipisahkan dari politik. Dakwah Nabi saw. pun didudukkan sebagai dakwah spiritualitas dan moral belaka, bukan dakwah yang  bersifat politik.

 

Islam berbeda dengan itu. Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyâsah, artinya: mengurusi urusan, melarang, memerintah (Kamus al-Muhîth, dalam kata  kunci sâsa). Nabi saw. menggunakan istilah politik (siyâsah) dalam salah satu hadisnya:

 

Bani Israil itu diurusi urusannya oleh para nabi (tasûsu hum al-anbiyâ’). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku,  namun akan ada banyak khalifah. (HR Muslim).

 

Jadi, politik artinya adalah mengurusi urusan umat. Berkecimpung dalam dunia politik berarti memperhatikan kondisi kaum Muslim dengan cara menghilangkan  kezaliman penguasa dan melenyapkan kejahatan kaum kafir atas mereka. Politik Islam berarti mengurusi urusan masyarakat melalui kekuasaan, melarang dan  memerintah, dengan landasan hukum/syariah Islam (MR Kurnia; Al-Jamaah, Tafarruq dan Ikhtilaf, hlm. 33-38).

 

Islam: Gerakan Keagamaan dan Politik

 

Sebagai gerakan keagamaan, Islam sudah disepakati oleh semua kalangan. Artinya, Islam merupakan ajaran ritual, spiritual dan moral. Islam mengandung ajaran ritual  seperti shalat, zikir, puasa, dll. Islam juga mengajarkan spiritualitas dan moral seperti sabar, tawaduk, istiqamah, berpegang pada kebenaran, amanah, dll.

 

Siapapun yang menelaah sirah Nabi saw., baik yang ada dalam as-Sunnah maupun al-Quran akan menyimpulkan, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Beliau dan  para Sahabat, selain bersifat ritual, spiritual dan moral, juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Di antara hal-hal yang menunjukkan hal tersebut adalah:  Pertama, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, Muhammad ber-tahanuts di Gua Hira. Namun, setelah dipilih sebagai utusan Allah, Beliau langsung diperintahkan  untuk memberikan peringatan di tengah-tengah masyarakat mulai dari keluarga terdekat dan kawan-kawannya. Nabi saw. pun menyebarkan dakwah di  tengah-tengah mereka. Beliau bergerak di masyarakat.

 

Kedua, Rasulullah saw. melakukan pemantapan akidah. Sejak awal, Nabi saw. Memproklamirkan: Lâ ilâha illâ Allâh, Muhammad Rasûlullâh. Dengan syahadat  tersebut berarti tidak ada yang wajib disembah, diibadahi dan dipatuhi selain Allah. Menaati Allah haruslah dengan mengikuti utusan-Nya, Muhammad saw. Jadi,  syahadat merupakan pengingkaran terhadap thâghût serta keimanan kepada Allah dan Rasul. Ini merupakan deklarasi politik. Karenanya, dapat dipahami mengapa  Abu Jahal dan Abu Lahab, misalnya, tidak mau mengucapkannya. Bukan tidak bisa, melainkan mereka tahu apa isi kandungan dan konsekuensinya: kekuasaan  mereka untuk menetapkan hukum hilang; hak mereka menetapkan baik-buruk, benar-salah, dan terpuji-tercela yang selama ini mereka miliki pun tidak ada lagi.  Semuanya harus ditetapkan oleh wahyu.

 

Ketiga, dakwah Nabi saw. menyerukan pengurusan masyarakat (ri‘âyah syu’ûn al-ummah). Ayat-ayat Makiyyah banyak mengajari akidah seperti takdir, hidayah dan  dhalâlah (kesesatan), rezeki, tawakal kepada Allah, dll. Ratusan ayat berbicara tentang Hari Kiamat (kebangkitan manusia dari kubur, pengumpulan manusia di  padang mahsyar, pahala dan dosa, surga dan neraka, dll); tentang pengaturan terkait akhirat seperti nasihat dan bimbingan, membangkitkan rasa takut terhadap azab  Allah, serta memberikan semangat untuk terus beramal demi menggapai ridla-Nya.

 

Selain itu, ratusan ayat al-Quran dan hadits di Makkah dan Madinah diturunkan kepada Nabi tentang pengaturan masyarakat di dunia. Misal: jual-beli,  sewa-menyewa, wasiat, waris, nikah dan talak, taat pada ulil amri, mengoreksi penguasa sebagai seutama-utama jihad, makanan dan minuman, pencurian, hibah dan  hadiah kepada penguasa, pembunuhan, pidana, hijrah, jihad, dll. Semua ini menegaskan bahwa apa yang didakwahkan Nabi saw. bukan hanya persoalan ritual,  spiritual dan moral. Dakwah Nabi saw. berisi juga tentang hal-hal pengurusan masyarakat. Artinya, dilihat dari isinya dakwah Rasulullah saw. juga bersifat politik.

 

Keempat, Rasulullah melakukan pergulatan pemikiran. Pemikiran dan pemahaman batil masyarakat Arab kala itu dikritisi. Terjadilah pergulatan pemikiran. Akhirnya,  pemikiran dan pemahaman Islam dapat menggantikan pemikiran dan pemahaman lama. Konsekuensinya, hukum-hukum yang diterapkan di masyarakat pun berubah.

 

Rasulullah saw. dengan al-Quran menyerang kekufuran, syirik, kepercayaan terhadap berhala, ketidakpercayaan akan Hari Kebangkitan, anggapan Nabi Isa as.  sebagai anak Tuhan, dll. Hikmah, nasihat, dan debat secara baik terus dilakukan oleh Nabi saw. Al-Quran mengabadikan hal ini:

 

Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (argumentasi yang kuat) dan nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya  Tuhanmu, Dialah Yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS  an-Nahl [16]:125).

 

Jelas, ini merupakan aktivitas politik karena merupakan aktivitas ri‘âyah syu’ûn al-ummah, mengurusi urusan rakyat.

 

Kelima, para pembesar Quraisy banyak menzalimi rakyat, kasar, menghambur fitnah, dan banyak bersumpah tanpa ditepati. Rasulullah saw. dengan tegas menyerang  mereka karena kesombongan dan penentangan mereka. Di antara pembesar yang diserang langsung oleh Beliau adalah Abu Lahab dan istrinya (Ummu Jamil).  Sementara itu, Walid bin Mughirah diserang dengan menyebutkan ciri, perilaku, dan tindakannya terhadap masyarakat. Misalnya, Nabi saw. menyerang Walid  dengan ayat:

Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik,  yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku (kasar), selain dari itu yang tidak diketahui siapa bapaknya karena dia mempunyai banyak harta dan anak.  Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami (Allah), ia berkata, “Ini adalah dongengan orang-orang terdahulu.” Kelak akan Kami beri tanda di belalainya  (hidungnya). (QS al-Qalam [68]: 10-16).

 

Selain itu, Nabi saw. menyampaikan wahyu dari Allah yang berisi pembongkaran terhadap tipudaya para penguasa Quraisy itu (QS ath-Thariq [86]: 15-17; al-Anfal  [8]: 30). Semua ini merupakan perjuangan politik. Arahnya adalah menghentikan kezaliman pembesar terhadap rakyatnya, seraya menyerukan Islam sebagai keadilan  yang menggantikannya.

 

Keenam, Nabi saw. menentang hubungan-hubungan rusak di masyarakat dan menyerukan Islam sebagai gantinya. Pada saat itu, kecurangan dalam takaran dan  timbangan sudah merupakan hal lumrah dalam jual-beli. Rasulullah menentang keras sistem masyarakat seperti ini (QS al-Muthaffifin [83]: 1-6).

 

Sistem masyarakat yang diterapkan penguasa/pembesar kala itu membiarkan pembunuhan terhadap anak-anak karena takut miskin, khawatir tidak terjamin makan  dan kehidupannya. Rasul saw. justru berteriak lantang bahwa tindakan tersebut adalah dosa besar. Beliau menyerukan: tidak perlu takut dan khawatir miskin karena  Allahlah yang mengatur rezeki. Perzinaan pun merajalela. Di tengah masyarakat yang mengagungkan pergaulan bebas itu, Nabi saw. mencela perzinaan. Beliau juga  menentang keras pembunuhan yang ketika itu merupakan kebiasaan masyarakat yang dilegalkan oleh hukum penguasa. Perilaku para pembesar yang biasa  mengambil harta anak yatim ditentang habis-habisan. Kebiasaan rakyat dan penguasa yang sering tidak memenuhi janji pun dilawannya; diluruskan. Lalu diserukan  perubahan semua itu dengan syariah Islam (QS al-Isra’ [17]: 31-34).

 

Jelas, Rasul saw. bergerak di tengah masyarakat, membela kepentingan mereka, menentang aturan dan sistem yang rusak, serta mendakwahkan ajaran Islam sebagai  gantinya. Semua ini merupakan aktivitas politik.

 

Ketujuh, setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, Beliau mendirikan institusi politik berupa negara Madinah. Beliau langsung mengurusi urusan masyarakat. Misal:  dalam bidang pendidikan Beliau menetapkan tebusan tawanan Perang Badar dengan mengajari baca-tulis kepada sepuluh orang kaum Muslim pertawanan. Dalam  masalah pekerjaan Nabi saw. mengeluarkan kebijakan dengan memberi modal dan menyediakan lapangan pekerjaan berupa pencarian kayu bakar untuk dijual (HR  Muslim dan Ahmad). Nabi saw. pernah menetapkan kebijakan tentang lebar jalan selebar tujuh hasta (HR al-Bukhari). Beliau juga mengeluarkan kebijakan tentang  pembagian saluran air bagi pertanian (HR al-Bukhari dan Muslim). Begitulah, Nabi saw. sebagai kepala pemerintahan telah memberikan arahan dalam mengurusi  masalah rakyat.

 

Secara langsung, Rasulullah saw. menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penulis (kâtib) setiap perjanjian dan kesepakatan, Harits bin Auf sebagai pemegang stempel  kepala negara (berupa cincin) Nabi saw., Muaiqib bin Abi Fatimah sebagai pendata rampasan perang (ghanîmah), Hudzaifah bin Yaman sebagai kepala pusat  statistik hasil buah-buahan di Yaman, dll.

 

Berdasarkan perilaku dakwah Nabi saw. dan para Sahabatnya di atas, jelaslah, dakwah Beliau tidak sekadar mencakup ritual, spiritual dan moral. Dakwah Beliau  juga bersifat politik, yakni mengurusi urusan umat dengan syariah. Karenanya, dakwah Islam haruslah diarahkan seperti yang dilakukan Beliau. Politik tidak dapat dan  tidak boleh dipisahkan dari Islam. Tentu, sekali lagi, politik yang dimaksud bukanlah politik Machiavellis atau sekular.

 

Dari apa yang dilakukan oleh Nabi saw. jelas terlihat bahwa tujuan gerakan politik Beliau bukanlah untuk diri sendiri atau kelompok. Buktinya, Beliau menolak  tawaran utusan Quraisy, Abu Jahal dkk. Padahal segala hal ditawarkan: harta, tahta, wanita, dan kekuasaan. Syaratnya, Beliau menghentikan dakwah untuk  menerapkan Islam. Namun, ketika di Madinah Beliau dapat meraih kekuasaan untuk menerapkan seluruh hukum Islam maka Beliau pun menegakkan pemerintahan  Islam dengan momentum Baiat Aqabah II. Berbeda dengan saat ditawari Quraisy, kali ini kekuasaan tidak Beliau tolak. Ini menggambarkan dengan terang, bahwa  gerakan dakwah politik Rasulullah saw. ditujukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan Jahiliah menuju penerapan Islam yang penuh cahaya dengan diraihnya  kekuasaan dan kekuatan untuk itu. Muara dakwah Nabi saw. adalah penerapan Islam secara total di tengah-tengah masyarakat melalui kekuasaan.

 

Jadi aktifitas politik dalam Islam sejatinya sangat mulia. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Politik dilakukan untuk mengatur urusan rakyat agar sesuai dengan  aturan Pencipta Rakyat (baca : manusia) yakni hukum Allah. Dengan gerakan dakwah politik, umat dapat meraih kembali kejayaannya. Tanpa gerakan dakwah yang  bercorak politik, umat akan terus dininabobokan dan dizalimi oleh pihak lain. Hukum-hukum yang sifatnya pribadi memang masih bisa dilaksanakan sekalipun tanpa  kekuasaan; sekalipun tidak sempurna. Namun, hukum-hukum selainnya (sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dll) tidak dapat diterapkan. Tanpa gerakan dakwah  politik kekuasaan untuk menerapkan syariah Islam tidak dapat diraih. Konsekuensinya, penerapan Islam secara kâffah pada individu, keluarga, masyarakat dan  negara sulit dibayangkan terlaksana. **