Prinsip-prinsip Birokrasi Islam       

16 Maret 2007 Pukul 08:47 

Birokrasi Indonesia terus mendapat sorotan dunia. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin Jerman, telah melaporkan temuannya Indonesia merupakan negara terkorup keenam di dunia.

 

Pada tahun 2001, Transparansi Internasional kembali melaporkan temuannya Indonesia merupakan negara yang terkorup keempat dimuka bumi. Informasi tersebut merupakan sebuah identifikasi yang memalukan.

 

Pada tahun 2002, hasil survei Political and Economic Risk Consultancy menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Partnership for Governance Reform melaporkan 48 persen dari pejabat pemerintah menerima pembayaran tidak resmi.

 

Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktik korupsi. Belum lagi korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan di luar pekerjaan kantor, dan lain-lain

 

Korupsi bukan faktor tunggal, tetapi merupakan multi faktor yang kompleks dan saling bertautan. Syed Hussein Alatas mengemukakan penyebab korupsi karena kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika.

 

Birokrasi yang korup mempunyai dampak negatif yang sangat luas, bukan saja merusak birokrasi itu sendiri, tetapi juga menjadi sebab dari tidak efisiennya sektor bisnis, high cost economy, merendahkan minat untuk berinvestasi, ketimpangan dan kemiskinan, merusak kualitas pribadi, merusak tatanan luhur dalam masyarakat, memperburuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan sekaligus merusak kehormatan pemerintah dan hukum.

 

Birokrasi Islam

Birokrasi adalah uslub (tata cara) yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani kemaslahatan masyarakat. Birokrasi ini merupakan akumulasi dari uslub (tata cara) dan wasilah (sarana) yang dimanfaatkan untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut.

 

Birokrasi dalam sistem Islam menganut asas desentralisasi. Birokrasi diserahkan kepada masing-masing desa, kota, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pada masing-masing level tersebut birokrasi mempunyai wewenang penuh untuk melayani masyarakat tanpa harus menunggu keputusan dari pusat atau daerah di tingkat atasnya.

 

Sebab, asas desentralisasi mengandung pengertian pejabat yang diangkat di suatu wilayah, daerah, atau kota tidak perlu merujuk kepada orang yang mengangkatnya dalam urusan administrasi. Pejabat bebas bertindak sesuai pendapatnya.

 

Birokrasi Islam mempunyai profil yang agung, yakni mekanisme yang sederhana, cepat dalam pelayanan dan penyelesaian, dan dikerjakan oleh orang yang profesional.

 

Ketiga prinsip tersebut dibangun berdasarkan realitas manusia yang memerlukan kemaslahatannya dipenuhi dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan selesai secara memuaskan.

 

Dalam sistem Islam, orang yang menjadi penyelenggara birokrasi harus memenuhi syarat-syarat melayani kemaslahatan umat. Syarat-syaratnya antara lain: Bertaqwa kepada Allah, ikhlas, amanah, mampu, dan profesional.

 

Dengan azas desentralisasi birokrasi tersebut, tidak berarti birokrasi ini berjalan sendiri tanpa proses dan prosedur akuntabilitas yang jelas. Khalifah (Pemimpin dalam Islam), Mua’win (Pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), dan sebagainya wajib melakukan monitoring terhadap kegiatan yang berjalan di seluruh negara.

 

Sekalipun tidak dilakukan secara detail, monitoring secara umum saja sudah cukup agar amanah yang diemban para birokrat tersebut ditunaikan dengan baik.

 

Penyelenggara Birokrasi Islam

Keimanan modal pertama individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Adanya keyakinan segala aktivitas akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, merupakan konsekuensi siapapun penyelenggara negara, baik penguasa maupun pejabat birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

 

Pejabat yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan mudah untuk melakukan korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap rakyatnya.

 

Sebab, ia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan kelak pada Hari Akhir pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Sebaliknya, sifat jujur, amanah, adil, dan penuh tanggung jawab akan sangat sulit lahir dari orang yang lemah dari aspek keimanannnya.

 

Rasulullah SAW pernah mengirim Abdullah bin Rawahah ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam) untuk memungut kharaj dari hasil tanaman kurma mereka.

 

Rasulullah SAW telah memutuskan hasil bumi Khaibar dibagi dua; separuh untuk kaum Yahudi sendiri yang mengolahnya dan separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslim.

 

Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya, orang-orang Yahudi datang kepadanya. Mereka mengumpulkan perhiasan isteri-isteri mereka untuk menyuap Abdullah bin Rawahah.

 

Mereka berkata,”Ini untukmu dan ringankanlah pungutan yang menjadi beban kami. Bagilah kami lebih dari separuh”.

 

Abdullah bin Rawahah menjawab, ”Hai orang-orang Yahudi, dengarkanlah! Bagiku, kalian adalah makhluk yang paling dimurkai Allah. Aku tidak akan membawa perhiasan itu dengan harapan aku akan meringankan pungutan yang menjadi kewajiban kalian. Suap yang akan kalian berikan ini sesungguhnya merupakan ’suht’ (harta haram). Sungguh, kami tidak akan memakannnya.” Mereka kemudian berkomentar, ”karena sikap seperti inilah, langit dan bumi ini akan tetap tegak”.

 

Dalam fragmentasi sejarah yang lain, Khalifah Umar bin Khattab membuat keputusan yang mengharuskan para pejabat negara untuk diketahui dulu jumlah harta kekayannya tatkala memulai menjabat.

 

Pada akhir masa jabatan, harta kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih setelah dikurangi dengan gaji atau tunjangan selama kurun waktu jabatannya, maka Umar bin Khattab merampas paksa kelebihannya dan diserahkan harta kekayaan itu ke Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab melarang seluruh pejabat negara untuk berbisnis dan sejenisnya.

 

Umar bin Khattab memerintahkan mereka mencurahkan seluruh kemampuan melayani masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab merampas separuh keuntungan dari penjualan kambing gembalaan anaknya, Abdullah, dan menyerahkannya kepada Baitul Mal, karena dia telah mengembalakan kambingnya di padang gembalaan milik negara yang subur, sehingga kambingnya menjadi gemuk.

 

Dari pondasi inilah kemudian Islam membangun berbagai perangkat aturan praktis dan administratif menuntaskan masalah KKN. Ketegasan tindakan praktis ini menjadi ciri khas keseriusan Islam dalam menangani masalah administrasi.

 

Khatimah

 Islam telah mampu menjadi solusi efektif menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Kaum Muslimin masa lalu menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

 

Dengan syariat Islam itulah mereka bangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang andal. Wallahu ’alam bi shawab.***

 

Ardiansyah SH MA MH, dosen Fakultas Hukum Unilak dan aktivis Hizbut-Tahrir Indonesia Daerah Riau.