HUKUM TENTANG PERBUATAN MANUSIA

Hukum syar’i adalah ‘khithaabusy- Syaari’ (seruan dari Sang Pembuat Hukum– Allah dan Rasul-Nya–) yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum syari’at ditetapkan berdasarkan adanya ‘khithab’ (seruan) tersebut, sedang kejelasannya tergantung pada jelasnya ma’na dari suatu khithab. Khithab syar’i adalah apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berupa perintah dan larangan (kisah, riwayat dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian hukum Syar’i). Oleh karena itu pemahaman terhadap hukum syara’ sangat bertumpu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah, sebab keduanya merupakan sumber tasyri’.
Dengan memahami jenis khithabnya maka tidak setiap khithab Syar’i itu wajib dilaksanakan dan disiksa bila meninggalkan nya, atau haram melakukannya dan mendapat siksa bila dikerjakannya. Oleh karenanya, merupakan suatu perbuatan dosa dan kelan- cangan terhadap Dienullah, bila seseorang tergesa-gesa mencari penjelasan hukum bahwa hal itu adalah fardlu dengan hanya membaca satu ayat atau hadits yang menerangkan adanya tuntutan untuk melakukannya. Pada masa sekarang ini banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Yakni mereka terburu-buru menghalalkan atau meng- haramkan suatu perkara, hanya membaca satu perintah atau larangan di dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits. Hal ini jarang terjadi pada orang-orang yang memahami makna tasyri’. Karenanya merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk memahami jenis Khithob sebelum mengeluarkan pendapatnya yang menyangkut penunjukkan jenis hukum syara’.

Memahami Makna Khitab

Memahami makna ayat atau hadits haruslah dengan pemahaman secara tasyri’ dan bukan pemahaman secara lughowiyah (bahasa) saja. Dengan demikian seorang muslim tidak akan melakukan kelancangan dan kesalahan. Mengharamkan yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Misalnya firman Allah SWT:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya…” (QS. At Taubah 29).

Dari ayat ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan jihad dan perintah tersebut adalah wajib, Allah akan menyiksa bila meninggalkannya. Namun hukum wajib/ fardlu tersebut tidak muncul hanya karena adanya bentuk perintah ( amar ) saja, melainkan juga adanya isyarat-isyarat ( qarinah ) lain yang menunjukkan bahwa perkara ini menuntut suatu perbuatan dengan ‘tuntutan yang pasti’. Qarinah yang dimaksud misalnya nash-nash yang lain, seperti firman Allah berikut ini :

“(Dan) Jika kamu tidak pergi berperang, maka Allah akan mengadzab kamu dengan adzab yang pedih” (QS. At Taubah: 39).
Demikian pula mengenai haramnya zina, Allah SWT telah berfirman:

“Janganlah kamu mendekati zina…” (QS Al Isra’ 32).

Dari sini sesungguhnya Allah telah melarang perbuatan zina, dimana Allah akan menyiksa para pelakukanya dari perbuatan tersebut. Walaupun demikian, status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena sighot nahi (bentuk larangan) dalam ayat iru saja, melainkan juga berdasarkan isyarat- isyarat (qarinah) lain yang merupakan nash-nash lain misalnya firman Allah SWT :

“… sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’ : 32)

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera” (QS. An Nuur 2).

Begitu pula hukum-hukum yang diambil dari hadits Rasulullah SAW, misalnya ketika Rasulullah bersabda:

“Shalat berjamaah itu lebih afdlol dari shalat sendiri dengan kelebihan dua puluh tujuh derajat” (HR Imam Malik, Imama Ahmad dll.)

Sesungguhnya Rasul memerintahkan shalat berjamaah, meskipun tuntutan tersebut tidak berbentuk perintah. Begitu pula dalam sabdanya yang lain :

“Aku pernah mencegah kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah– karena hal itu akan mengingatkan kepada kematian–” (HR Al Hakim).

Hadits tersebut memerintahkan untuk ziarah kubur, akan tetapi perintah dalam kedua hadits itu bentuknya sunnah dan bukan fardlu. Hukum sunnah tersebut tidak akan ditetapkan sebelum adanya isyarat yang lain, misalnya diamnya Rasulullah terhadap sekelompok orang yang sholat sendiri, atau diamnya Rasulullah terhadap orang yang tidak ziarah kubur. Jadi isyarat tersebutlah yang menun- jukkan bahwa tuntutan itu tidak bersifat wajib. Dalam sabdanya yang lain, beliau bersabda :

“Siapa saja yang mampu tetapi tidak menikah, maka ia tidak termasuk golonganku” (HR Iman Thabrani).

Diketahui pula bahwa Rasulullah SAW melarang ‘tabathul’ (tidak mau beristri atau bersuami) sebagaimana dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Samuroh :

“Bahwa sesungguhnya Nabi SAW mencegah tabaththul”

Dari kedua hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mencegah orang yang mampu, untuk tidak beristri atau bersuami dalam haditsnya pertama, dan Rasulullah melarang secara mutlak terhadap seseorang untuk tidak memiliki pasangan dalam hadits yang kedua. Meskipun demikian tidak berarti ketiadaan istri atau suami pada orang yang mampu itu haram hukumnya, dan ketiadaan suami atau istri bukanlah haram secara mutlak. Tetapi larangan ini menun- jukkan bahwa larangan ini hukumnya makruh. Status makruh ini diperoleh berdasarkan isyarat-isyarat yang lain, misalnya diamnya Rasulullah terhadap sebagian sahabat yang mampu tetapi tidak menikah. Dan ketika Allah SWT berfirman :

“Apabila telah ditunaikan haji, maka berburulah…” (QS Al Maidah 2)

“..apabila telah selesai sholat Jum’at maka menyebarlah” .. . (QS. Al Jumu’ah 10).

Sesungguhnya Allah SWT memerin- tahkan berburu seusai melaksanakan ihrom haji dan merintahkan bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan sholat Jum’at. Tetapi perintah berburu seusai melaksanakan ihrom tersebut bukanlah wajib atau sunnah, (meskipun ada kata perintah) tetapi keduanya menunjukkan hukum mubah. Hukum mubah ini terlihat dari adanya isyarat dimana Allah telah melarangnya ketika ihrom. Demikian pula Allah memerintahkan bertebaran di muka bumi seusai sholat Jum’at sesudah Dia melarang hal tersebut ketika masuk waktu sholat Jum’at. Demikianlah isyarat/qorinah tersebut menun- jukkan bahwa perkara tersebut adalah mubah, artinya bahwa perbuatan berburu dan bertebaran pada kondisi yang demikian itu adalah mubah.
Jadi untuk mengetahui jenis hukum dari suatu nash harus bersandar pada pemahaman nash tersebut secara tasyri’ dan kaitannya dengan qorinah yang memberikan petunjuk terhadap makna nash tersebut. Dari sini jelaslah bahwa hukum syari’at itu bermacam-macam adanya. Menurut hasil pemahaman terhadap semua nash dan hukum-hukum, maka jenis hukum syar’i itu ada lima : (1) Fardlu yang berma’na wajib
(2) Haram yang berma’na terlarang
(3) Mandub (sunnah)
(4) Makruh
(5) Mubah

Tuntutan Dalam Khithab

Kadang-kadang ” khithab syari’ ” me- nuntut untuk melakukan suatu perbuatan, atau menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau memberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dan tuntutan tersebut adakalanya yang sungguh-sungguh (pasti atau jaazim ) dan adakalanya tidak jaazim.
Jika tuntutan ini bersifat Jaazim maka akan menjadi fardlu, dan jika tuntutan ini bersifat tidak jaazim maka akan menjadi hukum sunnah. Sedangkan bila tuntutan tersebut untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan), bersifat jaazim maka hukumnya akan menjadi haram, tetapi yang bersifat tidak jaazim maka hukumnya akan menjadi hukum makruh. Adapun tuntutan yang memberikan alternatif maka hukumnya akan menjadi mubah.
Jadi, upaya penelaahan terhadap nash atau dalil-dalil syar’i untuk menetapkan suatu status hukum bagi perbuatan manusia atau suatu benda, memerlukan kecermatan dan kemampuan. Suatu perbuatan bersifat wajib atau haram, tidak semata-mata diambil dari adanya bentuk perintah atau larangan pada suatu ayat atau hadits. Dan tidak semua perintah berbentuk ‘fiil amr’/ kata perintah. Oleh karena itu betapa pentingnya hal ini diperhatikan, agar semboyan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah justru tidak berujung pada munculnya sikap-sikap yang berani mempermainkan agama, membuat hukum- hukum baru, atau metode ijtihad baru.

Makna Fardlu Kifayah

Yang dimaksud dengan fardlu adalah khithtab syar’i (seruan Allah) yang berkaitan dengan tuntutan yang pasti (jaazim) untuk berbuat sesuatu, seperti firman Allah SWT:

“Dirikanlah shalat …”
Juga firman-Nya pula :

Seseorang dijadikan imam adalah untuk diikuti” (HR Ahmad, Abu Daud, Bukhari dan Muslim)
Juga sabdanya :

“Siapa saja yang mati dan tidak ada suatu bai’at di atas pundaknya, maka ia telah mati dalam keadaan jahiliyah” (HR Muslim)

Semua nash tersebut adalah khithab syaari’ yang berkaitan dengan tuntutan terhadap suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Adapun yang menyebabkan tuntutan itu menjadi tuntutan yang pasti adalah adanya ‘qorinah’ (isyarat) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut sehingga jadilah tuntutan tersebut bersifat pasti dan wajib dilaksanakan.
Sesuatu yang pasti/ wajib, tidak akan gugur (hilang kewajiban melaksanakannya) dalam kondisi apapun sampai amalan fardlu tersebut terlaksana secara sempurna. Sedangkan orang yang meninggalkan amalan fardlu, maka ia akan mendapat siksa. Ia akan tetap berdosa selama belum melaksanakannya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara “fardlu ‘ain” dengan “fardlu kifayah”, semuanya itu adalah fardlu untuk seluruh kaum Muslimin. Jadi firman Allah SWT :

“Dirikanlah shalat” (QS Al Baqarah 43), adalah fardlu ‘ain, dan firman-Nya :

“Berangkatlah kamu sekalian dengan perasaan ringan atau berat, dan berjihadlah di jalan Allah” (QS At-Taubah 41),
adalah fardlu kifayah.
Sedangkan sabda Rasulullah SAW:

“Seseorang dijadikan imam (shalat) adalah untuk diikuti” (HR Ahmad ),
adalah fardlu ‘ain. Juga sabdanya pula:

“Siapa saja mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah” (HR Muslim dan Ahmad) adalah fardlu kifayah.

Tetapi semua itu adalah fardlu, yang telah ditetapkan oleh “khitthob syar’i” dan berkaitan dengan tuntutan yang pasti untuk melakukan sesuatu perbuatan.
Karenanya,usaha untuk memisahkan fardlu ‘ain dengan fardlu kifayah dari sisi sama-sama suatu kewajiban adalah suatu perbuatan dosa kepada Allah SWT dan menyimpang dari jalan Allah. Juga suatu kesalahan bila melakukan kelalaian terhadap pelaksanaan amalan-amalan fardlu. Begitu pula dengan gugurnya suatu kewajiban, maka antara keduanya (fardlu ‘ain dan fardlu kifayah) tidak ada perbedaan. Suatu yang fardlu tidak akan gugur melaksanakan kewajibannya, sehingga terlaksana kewajiban tersebut sebagaimana yang dituntut syara’. Sama saja, apakah tuntutan itu tertuju pada setiap muslim (‘ain) seperti sholat lima waktu ataupun yang tertuju pada seluruh kaum muslimin (kifayah) seperti jihad dan menegakkan kembali khilafah. Semuanya tidak akan gugur kecuali telah dilaksanakan dan telah terwujud secara sempurna, artinya hingga sholat itu telah dilaksanakan serta telah terwujud adanya jihad dan khilafah. Dengan demikian kewajiban melaksanakan fardlu kifayah tidak akan gugur atas setiap muslim selama belum cukup dan belum sempurna pelaksanaannya. Bahkan setiap muslim tetap memikul dosa selama pelaksanaan fardlu kifayah belum sempurna (belum berhasil).
Adalah suatu kesalahan bila dikatakan bahwa, andai sebagian kaum muslimin ‘sedang’ melaksanakan fardlu kifayah, berarti telah gugur kewajiban tersebut. Pemahaman tersebut jelas salah. Sesungguhnya, fardlu kifayah akan gugur, jika sebagian kaum Muslimin ‘telah’ melaksanakannya dengan syarat bahwa amalan yang dituntut tersebut telah dilaksanakan dan diwujudkan, serta tidak ada lagi kesempatan untuk menetapkannya (telah sempurna hasilnya). Inilah fardlu kifayah, dari sini ia sama persis dengan fardlu ‘ain.
Oleh karena itu, jihad terhadap Prancis (1953) di Aljazair adalah fardlu/wajib untuk seluruh kaum muslimin, sebagaimana jihad kaum muslimin Indonesia mengusir Belanda. Ketika penduduk Aljazair bangkit melawan Prancis, maka tidaklah berarti bahwa kewajiban itu gugur dari kaum muslimin seluruhnya, sehingga Perancis benar-benar keluar dari Aljazair dan sempurna kemenangan atas kaum muslimin. Demikian pula terhadap kaum Muslimin Indonesia disaat mereka mengusir penjajah Belanda.
Demikianlah, setiap fardlu kifayah tetap menjadi kewajiban atas kaum muslimin, dan tidak gugur kewajiban tersebut sehingga amalan yang dituntut tersebut telah terlaksana dengan sempurna.